Berita Terkini

Rabu, 14 Januari 2026 15:27
50

KPU Purworejo Perkuat Soliditas Melalui Forum Talk to Me Seri ke-5

PURWOREJO – Jajaran KPU Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan daring "Talk to Me: Merajut Sinergitas dan Kolektif Kolegial" seri ke-5 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (14/1). Kegiatan ini bertujuan memperkuat harmonisasi, membangun kepercayaan, dan menyamakan persepsi antar penyelenggara pemilu. Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Perianto Amron, dalam sambutannya menegaskan bahwa kunci kekuatan lembaga terletak pada SDM yang solid. "Sinergitas adalah kesamaan tujuan. Kita harus memadukan semua elemen; tidak ada yang lebih unggul satu sama lain," ujarnya. Acara ini menghadirkan narasumber dari KPU Kabupaten Blora, Ahmad Mustaqim, dan KPU Kabupaten Tanggamus, Habibi, yang membahas kepemimpinan kolektif kolegial serta komunikasi strategis. Menutup sesi, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Jateng, Mey Nurlela, mengingatkan pentingnya tanggung jawab bersama. "Ketua dan Anggota memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan yang telah lahir wajib dilaksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab," pungkasnya. Melalui forum ini, KPU Purworejo berkomitmen untuk terus meningkatkan pola kerja partisipatif dan konstruktif demi suksesnya penyelenggaraan pemilu.

Selengkapnya
Selasa, 13 Januari 2026 13:39
46

KPU Purworejo Ikuti Ngopi Asli BerCanDa Bahas Rencana Strategis KPU

Purworejo – Ketua, Anggota, Sekretaris, serta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan Ngopi Asli (Ngobrol Pintar dan Inspiratif) BerCanDa dengan tema “First Touch: Sentuhan Awal Menggapai Tujuan” yang diselenggarakan secara daring oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, Selasa (13/1). Kegiatan dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, yang menekankan pentingnya penyusunan rencana strategis (Renstra) KPU sebagai amanat PKPU Nomor 5 Tahun 2025. Renstra merupakan implementasi reformasi birokrasi dan menjadi dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU, khususnya dalam menghadapi tahapan kepemiluan tahun 2026. Disampaikan bahwa perencanaan merupakan setengah dari keberhasilan pekerjaan, sehingga diperlukan elaborasi bersama agar perencanaan dapat dilaksanakan secara sistematis dan terukur. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik, KPU Provinsi Jawa Tengah, Basmar Periyanto Amron, dalam arahannya menjelaskan pentingnya breakdown Renstra pada masing-masing satuan kerja, termasuk penetapan kegiatan prioritas dan perencanaan yang selaras dengan tugas setiap divisi. Ia juga meminta gar KPU di semua tingkatan terus melakukan inovasi, meningkatkan kinerja dari waktu ke waktu, serta memastikan seluruh laporan kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan terdokumentasi dengan baik. Perjanjian kinerja diharapkan menjadi alat monitoring utama, serta revisi program harus melibatkan unsur komisioner dan sekretariat secara kolaboratif. Arahan berikutnya disampaikan oleh Ketua Divisi Data dan Informasi Paulus Widiyantoro , yang menyoroti pentingnya program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai program nasional, dengan penekanan pada penyelesaian data secara tepat waktu dan penyusunan skala prioritas kegiatan coklit berbasis data yang berimbang. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi dengan Bawaslu dan pemanfaatan data terpusat dari KPU RI, termasuk pelaksanaan rekapitulasi data secara berkala setiap tiga bulan. Dari sisi teknis, disampaikan bahwa PKPU baru tentang Renstra menjadi tolok ukur penyusunan program tahun 2026, dengan fokus utama pada fasilitasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota legislatif serta pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan. Evaluasi Pemilu dan Pilkada 2024 juga menjadi catatan penting, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, ujar Muhammad Machruz , selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Sementara itu, Ketua Divisi SDM, Mey Nurlela Divisi SDM,Penelitian dan pengembangan , menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan internal, pelaporan LHKPN, pelaksanaan rapat pleno rutin, serta ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Arahan penutup disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Tri Tujiana, yang menekankan pentingnya penataan arsip dan pengelolaan data pemilu sebagai bagian dari sistem elektoral yang berkelanjutan. Tri Tujiana, juga menegaskan perlunya breakdown perjanjian kinerja tahunan guna mendekatkan kualitas pelayanan KPU kepada masyarakat dan peserta pemilu.

Selengkapnya
Jumat, 09 Januari 2026 11:40
39

Tingkatkan Kemampuan Pengambilan Dokumentasi, KPU Purworejo Gelar Sinau Bareng atau NauBar Bertema Teknik Pengambilan Foto dan Dokumentasi

PURWOREJO – Dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi dan dokumentasi kegiatan lembaga, KPU Kabupaten Purworejo menyelenggarakan kegiatan Sinau Bareng atau "Naubar" dengan tema Teknis pengambilan Foto dan Dokumentasi, pada Kamis, 8 Januari 2026 . Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Purworejo, kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai di lingkungan sekretariat. Acara dibuka dengan sambutan dan arahan dari Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM (Sosdiklih Parmas dan SDM), Abdul Azis. Dalam arahannya, Azis menekankan pentingnya setiap pegawai memiliki skill dasar dalam mendokumentasikan setiap kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan sejarah visual lembaga, dan jangan malu - malu ketika bertugas mendokumentasikan kegiatan, ujarnya. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo, Rr. Sri Rahayu, memberikan arahan mengenai pentingnya setiap pegawai memiliki kemampuan pengambilan dokumentasi utamanya bagi pegawai yang sering mendampingi pimpinan pada suatu acara atau kegiatan.  Ia berharap melalui kegiatan ini, kualitas hasil dokumentasi semakin berkualitas dan bisa diunggah untuk konten media sosial dan laporan resmi KPU Purworejo. Hadir sebagai narasumber utama adalah Ketua KPU Kabupaten Purworejo, Jarot Sarwosambodo. Dalam paparannya, Jarot membagikan poin-poin penting mengenai teknik pengambilan foto dan dokumentasi yang efektif. Ia memberikan instruksi khusus kepada seluruh peserta agar dalam setiap kegiatan lapangan maupun kantor, mereka mengambil foto sebanyak-banyaknya. "Jangan ragu untuk mengambil banyak foto. Foto-foto tersebut nantinya akan kita olah menjadi foto story. Sebuah foto yang bagus bukan hanya sekadar gambar, tapi harus mampu bercerita tentang peristiwa yang terjadi," ujar Jarot. Untuk menguji pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan sesi praktik langsung. Setiap pegawai diminta mengirimkan 3 hingga 5 hasil karya foto mereka melalui tautan (link) yang telah disediakan oleh panitia. Puncak acara ditutup dengan sesi bedah foto bersama. Setiap karya peserta direview secara mendalam, mulai dari narasi atau story di balik foto, pemilihan sudut pandang (angle), momentum, komposisi, hingga ukuran foto yang proporsional. Melalui evaluasi ini, diharapkan seluruh jajaran pegawai KPU Purworejo semakin mahir dalam mengabadikan momen-momen penting dalam mengawal demokrasi di Kabupaten Purworejo. PURWOREJO – Dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi dan dokumentasi kegiatan lembaga, KPU Kabupaten Purworejo menyelenggarakan kegiatan Sinau Bareng atau "Naubar" dengan tema Teknis pengambilan Foto dan Dokumentasi, pada Kamis, 8 Januari 2026 . Bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Purworejo, kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai di lingkungan sekretariat. Acara dibuka dengan sambutan dan arahan dari Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM (Sosdiklih Parmas dan SDM), Abdul Azis. Dalam arahannya, Azis menekankan pentingnya setiap pegawai memiliki skill dasar dalam mendokumentasikan setiap kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan sejarah visual lembaga, dan jangan malu - malu ketika bertugas mendokumentasikan kegiatan, ujarnya. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo, Rr. Sri Rahayu, memberikan arahan mengenai pentingnya setiap pegawai memiliki kemampuan pengambilan dokumentasi utamanya bagi pegawai yang sering mendampingi pimpinan pada suatu acara atau kegiatan.  Ia berharap melalui kegiatan ini, kualitas hasil dokumentasi semakin berkualitas dan bisa diunggah untuk konten media sosial dan laporan resmi KPU Purworejo. Hadir sebagai narasumber utama adalah Ketua KPU Kabupaten Purworejo, Jarot Sarwosambodo. Dalam paparannya, Jarot membagikan poin-poin penting mengenai teknik pengambilan foto dan dokumentasi yang efektif. Ia memberikan instruksi khusus kepada seluruh peserta agar dalam setiap kegiatan lapangan maupun kantor, mereka mengambil foto sebanyak-banyaknya. "Jangan ragu untuk mengambil banyak foto. Foto-foto tersebut nantinya akan kita olah menjadi foto story. Sebuah foto yang bagus bukan hanya sekadar gambar, tapi harus mampu bercerita tentang peristiwa yang terjadi," ujar Jarot. Untuk menguji pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan sesi praktik langsung. Setiap pegawai diminta mengirimkan 3 hingga 5 hasil karya foto mereka melalui tautan (link) yang telah disediakan oleh panitia. Puncak acara ditutup dengan sesi bedah foto bersama. Setiap karya peserta direview secara mendalam, mulai dari narasi atau story di balik foto, pemilihan sudut pandang (angle), momentum, komposisi, hingga ukuran foto yang proporsional. Melalui evaluasi ini, diharapkan seluruh jajaran pegawai KPU Purworejo semakin mahir dalam mengabadikan momen-momen penting dalam mengawal demokrasi di Kabupaten Purworejo.

Selengkapnya
Senin, 05 Januari 2026 15:03
67

Perkuat Integritas dan Akuntabilitas, KPU Purworejo Teken Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas dan Benturan Kepentingan Tahun 2026

Purworejo – KPU Kabupaten Purworejo melaksanakan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja, dan bebas bentukan kepentingan Tahun 2026 pada Senin, 5 Januari 2026 di Aula Kantor KPU Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini menjadi awal pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Purworejo di tahun 2026. Ketua KPU Kabupaten Purworejo, Jarot Sarwosambodo, mengatakan, pakta integritas dan perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berbeda namun memiliki keterikatan yang kuat. “Keduanya saling mendukung, perjanjian kinerja berisi rencana dan target sasaran, sedangkan pakta integritas memuat komitmen seluruh SDM KPU Purworejo untuk mewujudkan perjanjian kinerja itu,” ujarnya. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan atas Rencana Strategis (Renstra) KPU 2025. Perjanjian kinerja menjadi sarana pengendalian serta pengawasan pelaksanaan program agar tetap terukur dan sesuai target yang telah ditetapkan. “Dokumen ini merupakan komitmen bersama agar pelaksanaan program tidak melenceng dari perencanaan serta tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku,” ujarnya. Sedangkan pakta integritas berisi komitmen seluruh staf untuk melaksanakan kinerja sebaik-baiknya di lingkungan KPU Purworejo. Pakta integritas juga berisi komitmen pegawai untuk tidak terlibat konflik kepentingan, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Penandatanganan perjanjian kinerja dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris KPU Purworejo. Sementara pakta integritas ditandangantani oleh semua komisioner dan jajaran sekretariat di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo. Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo Sri Rahayu menambahkan, pakta integritas merupakan komitmen individu untuk melaksanakan tugas secara jujur, transparan, dan bebas dari korupsi sebagai upaya menjaga kepercayaan publik. Perjanjian kinerja memuat indikator kinerja yang menjadi dasar penilaian kinerja, penetapan SKP, serta peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini diharapkan menjadi landasan bersama dalam menyongsong tahun 2026 agar seluruh program dan kegiatan KPU Kabupaten Purworejo dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

Selengkapnya
Selasa, 30 Desember 2025 20:00
39

KPU Kabupaten Purworejo Ikuti Rapat Evaluasi Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran TA 2025

Purworejo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purworejo mengikuti Rapat Evaluasi Penganggaran dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam rangka meningkatkan nilai kinerja anggaran pada KPU, KPU/KIP Aceh, serta KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025. Rapat dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa (30/12/2025). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Darjanto dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), perwakilan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), serta Dyah Sulistyowati dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Materi yang disampaikan membahas evaluasi penganggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta strategi peningkatan kinerja anggaran di lingkungan KPU. Dyah Sulistyowati dalam paparannya menekankan pentingnya kualitas pengadaan barang dan jasa dalam mendukung capaian kinerja lembaga. “Pelaksanaan anggaran tidak hanya dinilai dari tingkat serapan, tetapi juga dari sejauh mana belanja tersebut memberikan manfaat dan mendukung target kinerja yang telah ditetapkan,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan dari Kementerian Keuangan melalui DJA dan DJPB menyampaikan bahwa perencanaan anggaran yang matang serta pelaksanaan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai kinerja anggaran.  Melalui rapat evaluasi ini, KPU Kabupaten Purworejo diharapkan dapat melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran ke depan semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

Selengkapnya
Senin, 29 Desember 2025 17:00
65

KPU Kabupaten Purworejo Ikuti Bimtek Penyusunan LKjIP dan Evaluasi SAKIP

Purworejo – KPU Kabupaten Purworejo mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan secara daring pada Senin (29/12/2025). Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo, Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin), Operator e-Monev dan e-Lapkin, serta staf Subbagian Rendatin. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari upaya KPU Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja lembaga. Bimtek menghadirkan Dwi Slamet dari Kementerian PANRB menyampaikan materi mengenai SAKIP. Ia menjelaskan bahwa penerapan SAKIP yang baik dapat membantu instansi pemerintah dalam mengukur kinerja secara lebih terarah dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. “SAKIP menjadi alat penting untuk memastikan kinerja instansi pemerintah berjalan efektif dan terukur. Dengan penerapan yang konsisten, instansi dapat lebih fokus pada hasil dan manfaat bagi publik,” kata Dwi Slamet. Sementara itu pada sesi 2, Aldisa Agung Prasetyo dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyampaikan materi tentang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kinerja yang dilaporkan. “Laporan kinerja bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi harus mampu menunjukkan keterkaitan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja yang benar-benar berdampak,” ujar Aldisa Agung Prasetyo. Melalui bimtek ini, KPU Kabupaten Purworejo diharapkan semakin optimal dalam menyusun LKjIP serta memperkuat implementasi SAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada publik.

Selengkapnya