KPU Kabupaten Purworejo Hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 Tingkat Provinsi Jawa Tengah
Purworejo — KPU Kabupaten Purworejo hadir dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada 11–12 Desember 2025 bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
Rapat koordinasi dan validasi data menjadi rangkaian awal kegiatan sebelum pelaksanaan rapat pleno terbuka. Forum ini bertujuan untuk melakukan pencermatan, sinkronisasi, serta validasi data hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
KPU Kabupaten Purworejo hadir dalam kegiatan tersebut yang diwakili oleh Suwardiyo, S.Pd. selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Sri Hastuti, S.Sos. selaku Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, serta Ari Kusuma Ratu, S.T. selaku Admin Operator Sidalih.
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025 dipimpin oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, perwakilan KPU Kabupaten/Kota, unsur stakeholder terkait, serta pemantau pemilihan. Dalam rapat pleno tersebut disampaikan hasil rekapitulasi data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih.
Berdasarkan hasil rekapitulasi, total pemilih di Provinsi Jawa Tengah tercatat 29.146.070 orang, terdiri dari 14.541.046 pemilih laki-laki dan 14.605.024 pemilih perempuan, yang tersebar di 576 kecamatan dan 8.563 desa/kelurahan. Data tersebut menjadi dasar penting bagi KPU Kabupaten/Kota, termasuk Purworejo, dalam memperkuat proses pemutakhiran data pemilih agar lebih akurat, komprehensif, dan mutakhir menjelang tahapan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah berikutnya.
Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan akurasi data pemilih berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga hak konstitusional warga negara serta mendukung kesiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di masa mendatang.
