KPU Kabupaten Purworejo dan Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dinpusip) Kabupaten Purworejo Menjalin Kerja Sama Sinergisme Pengelolaan Arsip Pemilu dan Pemilihan/Pilkada
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian oleh Ketua KPU Kabupaten Purworejo Jarot Sarwosambodo, S.E. dan Kepala Dinpusip Kabupaten Purworejo Stephanus Aan Isa Nugroho S.STP., M.Si. , di Depo Arsip Purworejo, Kamis 8 Agustus 2025.
Ketua KPU Kabupaten Purworejo Jarot Sarwosambodo menyampaikan bahwa ruang lingkup perjanjian Kerjasama tersebut dalam bentuk pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip statis, sosialisasi dan pengembangan kearsipan. “Kami memiliki arsip statis yang retensinya bersifat permanen, atau tidak boleh dimusnahkan, yakni formulir C Hasil Salinan untuk Pemilu DPRD Kabupaten Purworejo dan Pilkada Purworejo,” ungkapnya.
Selain pengelolaan arsip statis yang bersifat permanen, KPU juga bekerja sama dalam pengelolaan arsip-arsip terkait pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dimiliki lembaga itu. Arsip KPU, kata Jarot, perlu dikelola dengan baik karena merupakan bukti autentik dan terpercaya. “Ini penting untuk berbagai tujuan termasuk dalam menjaga akuntabilitas, transparansi dan keberlanjutan demokrasi,” ucapnya.
Pengelolaan arsip juga menjadi alat ukur kinerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Arsip yang lengkap dan tersimpan dengan baik akan memudahkan proses evaluasi dan menjadi pijakan kebijakan perbaikan di masa mendatang.
Sementara itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Purworejo menjelaskan, perjanjian kerja sama itu akan ditindaklanjuti dengan koordinasi pengelolaan arsip antar kedua lembaga. Dinas, katanya, siap membantu mengasistensi dan mendampingi pengelolaan arsip di KPU. “Sehingga pengelolaannya semakin baik lagi dari waktu ke waktu,” katanya.
Menurutnya, arsip pemilu dan pilkada di KPU Kabupaten Purworejo harus dikelola dengan baik karena merupakan dokumen yang penting untuk digunakan sebagai data di kemudian hari. Perlu dilakukan pemilahan arsip yang bisa dimusnahkan dan yang di pelihara sesuai dengan retensi arsipnya sebagai dokumen negara.
