Opini

Perempuan merupakan kelompok pemilih dengan populasi yang sangat besar dan strategis, di dalam Pemilu maupun Pilkada. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang ditetapkan KPU secara nasional, jumlah pemilih perempuan mencapai 101.589.505 jiwa, sedangkan laki-laki 101.467.243 (KPU RI, 2024).

Berdasarkan DPT, terlihat jelas bahwa perempuan menyumbang lebih dari separuh dari total jumlah pemilih secara nasional. Meskipun demikian, keterwakilan mereka di lembaga legislatif masih berkisar sekitar 21–22 persen. Kondisi itu menunjukkan kesenjangan antara partisipasi elektoral dan representasi politik.

Di Purworejo sendiri, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) berada pada kisaran 95,59 pada tahun 2022, salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah sehingga menunjukkan relatif kecilnya kesenjangan pembangunan dasar antara laki-laki dan perempuan (BPS, 2023). Namun, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Purworejo masih di sekitar 71,13, yang menandakan bahwa keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan masih bisa terus diperkuat.

Kondisi sosial masyarakat Purworejo juga memengaruhi ruang gerak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, karena sebagian besar wilayah masih bercorak pedesaan dan banyak rumah tangga yang mengandalkan sektor informal. Meskipun persentase penduduk miskin menurun menjadi sekitar 10,06 persen pada Maret 2025, beban ekonomi rumah tangga sering kali membuat perempuan memprioritaskan kerja produktif dan domestik dibanding terlibat dalam aktivitas politik atau organisasi.

Dari sisi budaya, stereotip gender dan pola relasi yang patriarkal masih terasa dalam keseharian, sehingga politik kerap dipersepsikan sebagai “wilayah laki-laki”. Penelitian Aspinall, Savirani, dan White (2021) menunjukkan bahwa hambatan bagi perempuan untuk masuk ke politik tidak hanya berbentuk aturan, tetapi juga akses terhadap jaringan, sumber daya, dan dukungan sosial. Maka, di sini muncul kesenjangan yang harus diatasi dengan penguatan kapasitas, kecakapan, dan dukungan terhadap perempuan dalam bidang politik, yakni dengan menguatkan pendidikan politik bagi mereka.

Banyak kajian akademik yang hasilnya menguatkan bahwa pendidikan politik berbasis gender mampu meningkatkan kepercayaan diri dan efektivitas politik perempuan. Sebagaimana disimpulkan Dewi (2025) dalam studi tentang anggota LSM perempuan di Indonesia dan penelitian International IDEA mengenai partisipasi elektoral perempuan. Pendidikan politik tidak hanya menambah pengetahuan prosedural tentang pemilu, tetapi juga membentuk kesadaran kritis sehingga perempuan merasa lebih layak dan mampu terlibat dalam diskursus publik dan proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks Purworejo, strategi penguatan pendidikan politik perempuan perlu memadukan pendekatan komunitas dan digital, karena banyak perempuan aktif di forum keagamaan dan organisasi lokal sekaligus menggunakan media sosial sebagai sumber informasi. Penelitian Theocharis dan van Deth (2017) menunjukkan bahwa literasi digital mampu memperluas ruang partisipasi politik warga, dan ini kami terjemahkan dalam praktik melalui konten edukasi kepemiluan yang ramah perempuan di kanal resmi KPU Purworejo.

Kerja sama dapat dilakukan dengan organisasi massa berbasi perempuan, organisasi akar rumput berbasis perempuan seperti PKK dan Kelompok Wanita Tani (KWT), dan juga dengan perguruan tinggi. Kerja sama juga harus dijalin dengan pemerintah daerah yang memiliki visi dan misi sama dalam mencerdaskan publik dalam bidang politik.

Upaya strategis KPU Purworejo menjawab tantangan partisipasi perempuan dalam politik itu dilakukan dengan mengedepankan jaminan terhadap hak politik warga, termasuk perempuan, dapat terpenuhi secara setara. Untuk itu, program pendidikan pemilih yang diarahkan kepada komunitas perempuan harus terus dilaksanakan, meskipun pada di luar tahapan Pemilu atau Pilkada.

Dari keseluruhan pengalaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguatan pendidikan politik perempuan di Purworejo adalah investasi jangka panjang bagi kualitas demokrasi lokal, bukan sekadar pelengkap tahapan pemilu. Pendidikan yang terencana, berbasis riset, dan menghargai konteks sosial kultural Purworejo akan membantu menjembatani jarak antara tingginya partisipasi perempuan sebagai pemilih dan masih terbatasnya kehadiran mereka sebagai pengambil keputusan politik.

Sebagai rekomendasi, saya melihat perlunya sinergi yang lebih erat antara KPU, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang program pendidikan politik perempuan yang berkelanjutan, bertingkat, dan terukur. KPU Purworejo akan terus menjaga netralitas dan memperkuat fungsi pelayanan serta pendidikan pemilih, sementara pemangku kepentingan lain diharapkan dapat memperluas dukungan kebijakan, riset, dan pendampingan agar perempuan Purworejo semakin percaya diri dan berdaya dalam ruang demokrasi.

Daftar Pustaka

Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women’s political representation in Indonesia: Who wins and how? Journal of Current Southeast Asian Affairs, 40(1), 3–27.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (2023). Pembangunan manusia berbasis gender Kabupaten Purworejo 2022. BPS Kabupaten Purworejo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (2025). Kemiskinan Kabupaten Purworejo Maret 2025. BPS Kabupaten Purworejo.

Dewi, K. H. (2025). The role of gender training, social bases, and political efficacy in non-electoral political participation among Indonesian women’s NGOs members. Asian Women, 41(2), 43–67.

International IDEA. (2021). Women and electoral participation: Global study. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Theocharis, Y., & van Deth, J. W. (2017). Political participation in the digital age. Cambridge University Press.

KPU Kabupaten Purworejo. (2025). Ketua KPU Purworejo menjadi pembicara seminar pendidikan politik perempuan Pimpinan Daerah Aisyiyah. kab-purworejo.kpu.go.id.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purworejo. (2025). Sosialisasi pendidikan politik bagi kaum perempuan. bakesbangpol.purworejokab.go.id.